Billboard Ads

Revisi UU MK Paripurna, Kesepakatan Komisi III dan Pemerintah

 


Jakarta, Nurafina.com - Proses revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Undang-Undang Kementerian Negara sedang berlangsung di DPR RI. Pada tanggal 14 Mei kemarin, RUU MK telah disetujui oleh Komisi III DPR RI dan Pemerintah dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto.

Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir, mengumumkan bahwa pada tanggal 29 November 2023, Panja Komisi III DPR RI dan pemerintah telah menyetujui Draft Inisiatif Majelis (DIM) RUU tentang Mahkamah Konstitusi, dan kedua belah pihak sepakat untuk membawa pembahasan RUU tersebut ke tahap pembicaraan tingkat 1.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi persetujuan RUU MK untuk dibawa ke paripurna dengan menyatakan bahwa jangka waktu sidang yang panjang memberikan kesempatan bagi Komisi III dan pihak terkait untuk melakukan koordinasi lebih lanjut.

Dasco menegaskan bahwa keputusan yang telah diambil antara pemerintah dan DPR hanya perlu dilanjutkan dalam rapat paripurna, sementara masa sidang yang panjang memungkinkan untuk koordinasi lebih lanjut. Mengenai pelaksanaan rapat di masa reses, Dasco menjelaskan bahwa dia telah memastikan izin dari pimpinan DPR agar rapat tersebut dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, proses revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sedang berlangsung di DPR RI, dan persetujuan telah dicapai antara Komisi III dan pemerintah untuk membawa RUU tersebut ke tahap pembicaraan tingkat 1, yang akan diikuti dengan pembahasan lebih lanjut dalam rapat paripurna.

Post a Comment